Mahasiswa Fakultas Hukum Gelar Diskusi Tentang Peran Kejaksaan & Kepolisian Rupublik Indonesia

Mahasiswa menggelar diskusi hukum yang menarik perhatian berbagai kalangan dengan topik tentang anomali peran Kejaksaan dan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Diskusi ini juga memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan yang sedang dibahas di DPR. 

Acara yang digelar di kampus UniversitasCipta Wacana  Malang ini diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UniversitasCipta Wacana  Malang, dengan menghadirkan sejumlah pembicara kunci yang ahli di bidang hukum. Di antaranya adalah Bapak Zulkarnain, S.H., M.H., seorang akademisi Fakultas Hukum Universitas Cipta Wacana  Malang, Adthya Tri Firmansyah, R., seorang praktisi hukum yang juga aktif dalam dunia pendidikan, serta Asri Purwaningsih dari bagian Kajian Strategis BEM FH Universitas Cipta Wacana  Malang.

Para pembicara mengemukakan pandangan mereka mengenai peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait dengan kewenangan penyidikan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Kepolisian. Diskusi ini menjadi wadah penting untuk mengkritisi RUU Kejaksaan, yang menurut beberapa pihak, dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian.

Dalam forum tersebut, beberapa pembicara mengusulkan agar perluasan kewenangan Kejaksaan diatur lebih rinci untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang berpotensi merugikan sistem peradilan itu sendiri. Selain itu, mahasiswa hukum yang hadir turut aktif memberikan pandangan mereka dan mengajukan pertanyaan mengenai dampak dari perluasan peran Kejaksaan, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.

Di penghujung acara, para peserta sepakat bahwa pembahasan mengenai RUU Kejaksaan harus dilakukan secara hati-hati dan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat luas, untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efisien, dan berpihak pada prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Diskusi ini sekaligus menjadi bukti komitmen Universitas Cipta Wacana  Malang dalam menyediakan forum-forum hukum yang relevan dengan kondisi terkini, serta berkontribusi positif dalam pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia